TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada tiga tantangan yang harus dihadapi dalam konstruksi jalan tol pada 2021.
Direktur Jenderal Bina Marga Hendy Rahadian mengatakan ketiga tantangan tersebut bermuara pada pendanaan proyek-proyek jalan tol. Menurutnya, biaya dan dana yang tersedia setelah penajaman proyek jalan tol untuk 2021 tidak sebanding.
"Kami lihat dengan budget constraint baik dari segi tanah dan dukungan konstruksi, ini bukan hal yang mudah [untuk mencapai target 2024] karena kami membutuhkan biaya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu, 27 Januari 2021.
Hendy menyatakan pihaknya membutuhkan biaya pembebasan lahan untuk proyek jalan tol sampai 2024 senilai Rp 55,25 triliun. Dengan kata lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 13,7 triliun setiap tahunnya sepanjang 2021-2024.
Namun demikian, lanjutnya, dana pembebasan tanah untuk keperluan konstruksi jalan tol hanya dianggarkan sekitar Rp 5,93 triliun. Artinya, hanya sekitar 39,02 persen dari anggaran yang dibutuhkan.
"Jadi, ada ketidakpastian pemenuhan biaya [pembebasan] tanah [untuk konstruksi jalan tol pada 2021]," ucapnya.
